Otonomi Daerah untuk Pembangunan Ekonomi Daerah Muara Enim

Otonomi Daerah untuk Pembangunan Ekonomi Daerah Muara Enim

Menurut Sadono Sukirno (2004) Pembangunan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per kapita terus-menerus meningkat. Kemakmuran oleh suatu Negara ditentukan oleh fasiltas untuk mendapatkan suplai listrik dan air bersih, memperoleh fasilitas pendidikan dan taraf pendidikan telah tercapai, taraf kesehatan dan fasilitas pengobatan tersedia, taraf pengembangan infrastruktur telah di capai. Perbandingan tingkat kemakmuran di antara berbagai Negara, terutama di Negara maju maupun  Negara berkembang ada tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu Perbandingan secara global dimana perbedaan kemakmuran penduduk dunia telah digolongkan beberapa golongan pendapatan, Perbandingan pendapatan per kapita telah disesuaikan dengan perbedaan biaya hidup dengan menggunakan purchasing power parity. Menurut World Development Report untuk membedakan pendapatan perkapita berbagai Negara ada empat kategori yaitu low income economies, lower middle-income, upper middle income, high income coutries.

Menurut Masykur Wiratmo (1994) pembagunan ekonomi sering  menimbulkan suatu lonjakan jumlah penduduk. Pengaruh pertama pembangunan ekonomi di Indonesia sering  terjadi penurunan tingkat kematian karena ada perbaikan gizi, sanitasi, dan perawatan kesehatan dasar. Tingkat kelahiran tetap berada pada tingkat yang sama selama beberapa tahun. Hasil dari suatu lonjakan penduduk adalah dengan meningkatnya perbandingan jumlah penduduk muda dan tua. Lonjakan penduduk diakibatkan oleh pembangunan ekonomi meningkatkan kebutuhan pangan, perlindungan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, secara proporsional dapat menimbulkan perangkap produk.Pembangunan ekonomi menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan daerah untuk membangun dan memperkuat sektor-sektor di bidang ekonomi yang memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Menurut Prof. Drs. H.A.W. Widjaja (1996) Otonomi Daerah adalah salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan pada dasarnya ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara menyeluruh. Sistem pemerintahan semula sentralisasi beralih menjadi desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom. Sekarang daerah bebas mengatur kepentingannya baik masalah keuangan maupun pengambilan keputusan, selama tidak melanggar Undang-Undang Dengan demikian, harapan bangkitnya perekonomian Kabupaten Muara Enim ikut serta mengimplementasikan kebijakan otonom tersebut. Sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Muara Enim maka perekonomian di daerah tersebut  didominasi oleh sektor pertanian. Dimana sektor pertanian memegang peranan penting bagi pembangunan perekonomian Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah yang mempunyai beragam potensi, baik bersifat alami maupun buatan dan menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Daftar pustaka

Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi Teori pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persaja.

Wiratmo, Masykur. 1994. Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta : Gunadarma.

Widjaja, H.A.W. 1998. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta.