Otonomi Daerah untuk Pembangunan Ekonomi Daerah Muara
Enim
Menurut
Sadono Sukirno (2004) Pembangunan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang
diikuti oleh perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dalam pembangunan
ekonomi tingkat pendapatan per kapita terus-menerus meningkat. Kemakmuran oleh
suatu Negara ditentukan oleh fasiltas untuk mendapatkan suplai listrik dan air
bersih, memperoleh fasilitas pendidikan dan taraf pendidikan telah tercapai,
taraf kesehatan dan fasilitas pengobatan tersedia, taraf pengembangan
infrastruktur telah di capai. Perbandingan tingkat kemakmuran di antara
berbagai Negara, terutama di Negara maju maupun
Negara berkembang ada tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu Perbandingan
secara global dimana perbedaan kemakmuran penduduk dunia telah digolongkan beberapa
golongan pendapatan, Perbandingan pendapatan per kapita telah disesuaikan
dengan perbedaan biaya hidup dengan menggunakan purchasing power parity. Menurut World Development Report untuk membedakan pendapatan perkapita
berbagai Negara ada empat kategori yaitu low
income economies, lower middle-income, upper middle income, high income
coutries.
Menurut
Masykur Wiratmo (1994) pembagunan ekonomi sering menimbulkan suatu lonjakan jumlah penduduk.
Pengaruh pertama pembangunan ekonomi di Indonesia sering terjadi penurunan tingkat kematian karena ada
perbaikan gizi, sanitasi, dan perawatan kesehatan dasar. Tingkat kelahiran
tetap berada pada tingkat yang sama selama beberapa tahun. Hasil dari suatu
lonjakan penduduk adalah dengan meningkatnya perbandingan jumlah penduduk muda
dan tua. Lonjakan penduduk diakibatkan oleh pembangunan ekonomi meningkatkan kebutuhan
pangan, perlindungan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, secara
proporsional dapat menimbulkan perangkap produk.Pembangunan ekonomi menjadikan
pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan daerah untuk membangun dan
memperkuat sektor-sektor di bidang ekonomi yang memanfaatkan sumber daya secara
optimal.
Menurut Prof. Drs.
H.A.W. Widjaja (1996) Otonomi Daerah adalah salah satu bentuk dari desentralisasi
pemerintahan pada dasarnya ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara
menyeluruh. Sistem pemerintahan semula sentralisasi beralih menjadi
desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom.
Sekarang daerah bebas mengatur kepentingannya baik masalah keuangan maupun
pengambilan keputusan, selama tidak melanggar Undang-Undang Dengan demikian,
harapan bangkitnya perekonomian Kabupaten Muara Enim ikut serta mengimplementasikan
kebijakan otonom tersebut. Sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Muara
Enim maka perekonomian di daerah tersebut
didominasi oleh sektor pertanian. Dimana sektor pertanian memegang
peranan penting bagi pembangunan perekonomian Kabupaten Muara Enim. Kabupaten
Muara Enim merupakan daerah yang mempunyai beragam potensi, baik bersifat alami
maupun buatan dan menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Daftar pustaka
Sukirno, Sadono. 2004.
Makroekonomi Teori pengantar. Jakarta
: PT Raja Grafindo Persaja.
Wiratmo, Masykur.
1994. Pengantar Ekonomi Makro.
Jakarta : Gunadarma.
Widjaja, H.A.W. 1998.
Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta
: Rineka Cipta.